Peneliti dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, mengatakan, belum akuratnya data masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia akan menjadi masalah serius dalam penerapan program KIP dan KIS.
Dirinya juga mengaku ragu dengan data yang dimiliki oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sebabnya, data tersebut tidak bisa diakses oleh masyarakat dan tidak bisa diuji publik. Artinya, tidak ada transparansi dalam penetapatan masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia.
“KIP dan KIS adalah targeting program, seperti halnya Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat. Permasalahannya adalah salah sasaran, salah penggunaan, dan tidak tepat waktu. Karena itu, data penerima KIP dan KIS harus di publish (nama dan alamat, red)," kata Febri kepada Harian Terbit di Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Perlu diketahui, pemerintah akan meluncurkan dan mendistribusikan KIS dan KIP pada 7 November 2014, atau pekan depan.
Distribusi tahap awal akan disalurkan satu juga KIP dan KIS bagi kepala keluarga di wilayah Sinabung, Sumater Utara, sekaligus sebagai tahapan uji coba. Jika berhasil, program ini akan dilakukan secara nasionalisasi.
Sementara itu, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Widjajarta, mengatakan, harus ada perubahan yang signifikan antara KIS dengan program yang sudah berjalan saat ini, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Jika tidak, KIS tak ubahnya hanya sekadar program ‘tambal sulam’ sebagai bagian dari pencitraan pemerintah.
Ia mengungkapkan, masalah akses, kemudahan mendapatkan layanan, diskriminasi pelayanan kesehatan, hingga permainan rumah sakit harus menjadi fokus perbaikan.
“Jangan hanya ganti nama, masalah yang subtansial harus dibenahi,” tandasnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, mengatakan, bahwa selama ini program Bantuan Siswa Miskin (BSM) hanya menjangkau siswa miskin pada ranah sekolah. Sedangkan, banyak siswa putus sekolah yang butuh bantuan dan tidak terjangkau oleh BMS.
"Dengan adanya KIP ini, supaya mereka yang putus sekolah ini mau balik lagi ke sekolah, kita berikan bantuan ini," ungkap Anies.
Tak hanya itu, Anies juga mengatakan, selain siswa miskin, siswa rentan miskin pun akan diberikan bantuan. Selama ini siswa rentan miskin tidak mendapatkan perhatian. Sedangkan untuk mengantisipasti bantuan yang tumpang tindih, pemerintah akan menghapus BSM.
"Nanti dana akan dialirkan melalui KIP seperti yang kami bicarakan dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), kemarin," katanya.
Kendati pun demikian, Anies belum bisa menjelaskan mekanisme detail penyaluran dana. Seperti untuk masyarakat pada daerah pesisir, pegunungan, yang jauh dari kota atau Bank setempat.
"Untuk teknisnya masih kita koordinasikan lagi, bagaimana detail penyalurannya itu," jelas Anies.
Retno Listyarti, pemerhati pendidikan mengatakan, sosialisasi dalam pelaksanan kebijakan sangatlah penting. Terlebih bagi mereka yang berada dikalangan bawah. Mereka yang masih berada digaris kemiskinan, kata dia, biasanya cenderung tertinggal dalam sistem informasi. Tak hanya jauh dari akses internet, bahkan mereka juga terkadang masih buta aksara.
"Masyarakat kita kan bukan masyarakat internet, sosialisasi harus benar-benar turun langsung. Mereka biasa lebih cenderung membaca lewat selebaran, atau media cetak. Agar benar-benar sampai informasinya," terang Retno, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).
(Elvi/Arbi)