Dasar

  1. Pancasila
  2. UUD 1945
  3. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negra Nasional Tahun 2000 tambahan Lembaran Negara No. 3952)
  4. UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nasional Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara No. 3821)
  5. PP No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
  6. PP. No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
  7. PP No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Nasional Tahun 2001 No. 104, Tambahan Lambahan Negara No. 4127)
  8. Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »