INFO PERKARA

HUB. 085655999909 DAN 085646341339

.

.

.

.

Kamis, 21 Mei 2015

Cara Bedakan Beras Putih Plastik dengan Beras Putih Asli

TANGERANG, KOMPAS.com — Pemilik kios beras di Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang, Deri (36), menjelaskan karakteristik beras warna putih yang asli dengan beras plastik. Menurut dia, secara sekilas, bisa diperhatikan perbedaan dari kedua jenis beras tersebut.

"Beras putih plastik kalau dicium enggak wangi beras. Tapi, yang beras asli pasti wangi beras, wangi padi," kata Deri kepada Kompas.com, Kamis (21/5/2015) pagi.

Deri pun menunjukkan contoh beras asli dengan mengambil beras segenggam. Secara bentuk dan kasatmata, warna beras putih tidak sepenuhnya putih, tetapi ada beberapa bagian beras yang berwarna sedikit berwarna coklat muda.

Jika dipegang pun, menurut Deri, beras plastik akan lebih licin dibanding beras asli. Cara lain untuk menguji keaslian beras adalah dengan dibakar. Beras plastik akan cepat terbakar jika dikenai api. Berbeda dengan beras asli yang tidak terbakar, tetapi muncul wangi beras yang keluar karena beras terkena api.

Isu tentang beras plastik ini sudah menyebar ke semua pedagang yang ada di Pasar Induk Tanah Tinggi. Para pedagang menyesalkan tindakan pihak yang membuat beras plastik tersebut.

"Kita ramai-ramai lihat di YouTube, ada dikirimin link, kita nonton, itu video tentang cara buat beras plastik. Ngeri sekali," ujar pedagang lain, Yanto (57).

Informasi mengenai beras sintetis mencuat setelah salah seorang penjual bubur di Bekasi, Dewi Septiani, mengaku membeli beras bersintetis. Dewi mengaku membeli enam liter beras yang diduga bercampur dengan beras plastik. Beras tersebut dia beli di salah satu toko langganannya.

Dewi memang biasa membeli beras dengan jenis yang sama di toko tersebut seharga Rp 8.000 per liter. Keanehan dari beras tersebut dia rasakan setelah mengolahnya menjadi bubur.

Senin, 04 Mei 2015

Hati-Hati, SPBU Nakal Dijerat 1 Tahun Kurungan

YOGYA-Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan dan Perindustrian RI Widodo SH menindaklanjuti keluhan masyarakat tentang SPBU yang takarannya tak sesuai dengan angka yang tertera.

Widodo megatakan akan melakukan pengawasan terhadap semua pelaku usaha terutama mengenai alat ukur, alat takar dan timbang termasuk SPBU. sedangkan pengawasan di Yogyakarta dilakukan Balai Standarisasi Metologi Legal (BSML).

"Kami secara rutin mengawasi semua kegiatan usaha yang menggunakan alat ukur takar dan timbang termasuk juga SPBU. Itu merupakan cara yang kami lakukan secara rutin dan berkala terutama jelang Lebaran di mana biasanya rawan terjadi kecurangan," ungkap Widodo di sela acara Toegoe Jogja Festival dalam rangka Hari Konsumen Nasional (Harkonas) Minggu (03/05/2015).

Melalui BSML, kata Widodo ada staf khusus bernama pengamat tera yang bertugas mengawasi langsung apakah takaran yang ada sesuai dengan keluarannya. "Pengamat tera ini datangnya mendadak jadi SPBU tak sempat mempersiapkan diri apabila memang curang maka langsung terlihat," imbuhnya.

Kendati demikian, Widodo? mengingatkan agar pelaku usaha tidak melakukan kecurangan pada konsumen. "Sudah diatur dalam Undang-Undang no 2 tahun 1981 di mana apabila terbukti timbangan tidak benar maka akan dikenai sanksi pidana kurungan satu tahun, dan itu jelas tertulis," tegasnya  (KRjogja.com)

Selasa, 17 Maret 2015

Peringati Hari Konsumen, Kemendag Ajak Konsumen RI Sadar Hak

Liputan6.com, Jakarta - Guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi konsumen yang cerdas, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengelar peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2015 yang jatuh 20 April 2015.

Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan, Widodo mengatakan, jumlah konsumen di Indonesia terbesar ke-4 terbesar di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, ada kesadaran nasionalisme konsumen Indonesia diharapkan mampu mempertahankan pasar dalam negeri dan menjadi tuan di negeri sendiri.

"Indonesia ini merupakan konsumen terbesar di ASEAN dan ke-4 di dunia dengan 253 juta penduduk. Kemendag berharap seluruh rakyat Indonesia memperkuat nasionalisme dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri," ujarnya di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2015).

Menurut Widodo, melakukan perlindungan konsumen dan memberdayakan konsumen bukan hanya menjadi tugas pemerintah melainkan juga masyarakat seperti yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Untuk itu, melalui peringatan Hari Konsumen Nasional tahun ini, lanjut Widodo, Kemendag mendorong percepatan peningkatan pemahaman konsumen atas hak dan kewajibannya. Konsumen harus mampu melindungi diri dan lingkungannya dari membeli barang dan jasa yang merugikan.

"Itu sebabnya kami mengusung tema peringatan Hakornas tahun ini tentang Gerakan Konsumen Cerdas, Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri," kata dia.

Harkonas dimaksudkan untuk menyatukan langkah gerakan perlindungan konsumen di Indonesia, sebagai simbol bagi konsumen Indonesia yang sadar hak dan kewajibannya.

Dengan demikian, peringatan Harkonas akan menjadi momentum dan pendorong masyarakat dalam membangun gerakan konsumen cerdas, serta memperkuat keinginan pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia.

Dalam Harkornas ini, Kemendag akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan seperti lomba maskot, jingle, dan video konsumen cerdas, seminar, workshop di berbagai kota, sepada santai dan talk show di televisi. Acara puncak pada 23 April 2015 ditandai dengan pencanangan Konsumen Cerdas Dengan Nasionalisme Tinggi Menggunakan Produk Dalam Negeri dan Indeks Keberdayaan Konsumen, video conference, pameran produk dalam negeri sesuai ketentuan, serta makan bakso dan minum jamu bersama.

Selain itu, Kemendag juga menyerukan semua pihak, Kementerian atau Lembaga, Daerah Provinsi, Kabupaten maupun Kota, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya terlibat secara aktif dan berpartisipasi melalui, pemasangan spanduk, seminar, gerak jalan santai, dan publikasi lainnya baik melalui media cetak, elektronik, luar ruang maupun media lainnya. (Dny/Gdn)

Selasa, 24 Februari 2015

Demi Harga Beras, JK Pimpin Rapat di Merdeka Utara


Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi membahas kenaikan harga beras akhir-akhir ini. Rapat koordinasi mengenai kondisi perberasan ini sedianya digelar di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian lalu mendadak pindah ke Kantor Wapres di Merdeka Utara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan tak ada alasan khusus mengenai pemindahan lokasi rapat beras. "Pak Jusuf Kalla ingin tahu hasil rapatnya, ya sudahlah sekalian saja rapat di Istana," kata Sofyan saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin, 23 Februari 2015.

Sofyan tak menjelaskan lebih detail soal poin-poin pembahasan rapat soal beras yang dimulai sejak pukul 16.30 WIB ini. Ia menuturkan semua hal akan berkembang seiring berjalannya rapat.

Pejabat lainnya juga menolak untuk memberi penjelasan mengenai rincian rapat. Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya adalah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.

Beras menjadi isu hangat belakangan setelah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menuding adanya permainan mafia di balik melonjaknya harga beras. Alasannya, sejak Desember 2014 hingga Januari 2015, Bulog sudah menggelar operasi pasar dengan menggelontorkan 75 ribu ton beras kepada pengelola Pasar Cipinang, PT Food Station, dengan harga gudang Rp 6.800 per kilogram.

Seharusnya, kata Gobel, pedagang menjual kepada konsumen dengan harga Rp 7.400 per kilogram. Namun nyatanya, tidak ada pedagang yang menjual beras dengan harga segitu. Padahal, dengan menjual seharga Rp 7.400, pedagang sudah untung Rp 600 per kilogram. "Ini, kan, tidak wajar. Harga naik 30 persen. Ini ada pedagang yang main nimbun-nimbun," kata Gobel Jumat pekan lalu.

TEMPO.CO

Minggu, 22 Februari 2015

Kemendag akan kerja sama dengan kelurahan salurkan beras Bulog

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan setiap kelurahan untuk menyalurkan beras Bulog ke permukiman-permukiman padat penduduk.

"Ini dilakukan agar penyalurannya bisa langsung dan menjangkau kepada masyarakat dengan harga yang ditentukan pemerintah," kata Rachmat, saat meninjau Operasi Pasar Beras Bulog di Rumah Susun Penjaringan, Jakarta Utara, bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Minggu.

Menurut Mendag, operasi pasar yang terus dilakukan pemerintah juga bertujuan menghindari mafia-mafia beras yang selama ini sering mengoplos dan menimbun beras milik pemerintah.

"Kami sudah memberikan sinyal, pemerintah tidak main-main karena kami sudah mengetahui hal tersebut. Kalau tidak ditanggapi, kami akan langsung pidanakan mereka," katanya.

Kemendag, ujarnya, juga sudah meminta kepada Kepala Bulog untuk melakukan audit secara total mulai dari pengeluaran delivery order (DO) sampai penentuan pedagang mana yang nantinya menyalurkan, sehingga diketahui sistem distribusi yang dilakukan Bulog.

"Kami juga meminta kepada Menkop dan UKM untuk memberdayakan koperasi-koperasi pasar yang ada untuk membantu penyaluran beras di pasar-pasar," tuturnya.

Dalam Operasi Beras Pasar Bulog di Rusun Penjaringan, pemerintah menetapkan harga beras premium sebesar Rp9.000 per kilogram sedangkan beras medium sebesar Rp7.400 per kilogram.

Kompas