INFO PERKARA

HUB. 085655999909 DAN 085646341339

.

.

Rabu, 10 Desember 2014

Jatim Terima Penghargaan Daerah Peduli Konsumen

Surabaya, Seruu.com - Pemerintah Provinsi Jatim menerima penghargaan daerah peduli konsumen. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan RI, Rachmat Gobel kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi pada acara Temu Pelanggan Tahun 2014 di Bandung, Rabu (26/11).
Penghargaan diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI tentang Penghargaan Daerah Peduli Perlindungan Konsumen Tahun 2014. Penerima penghargaan dalam lampiran keputusan yakni Provinsi Jatim, Sumatra Utara, Jabar, Jogjakarta, Denpasar dan Surakarta.

Jatim memperoleh penghargaan dengan kategori pemerintah daerah terbaik perlindungan konsumen serta mendapatkan penambahan dana dekonsentrasi sebesar Rp225 juta. Selain itu, Jatim juga mendapatkan dukungan peralatan pengawasan berupa 1 tes kit, 2 unit jangka sorong, 4 unit timbangan dan 1 set komputer serta diklat mediator untuk dua orang.

Ditemui seusai acara, Sukardi mengatakan, penghargaan yang diterima oleh Jatim bedasarkan kriteria penilaian dari pemerintah pusat mengenai laporan sosialisasi Konsumen Cerdas (Koncer), perlindungan konsumen, Barang Berbahaya (B2). Kreteria lain. Jatim telah memiliki Badan Sengketa Konsumen Swadaya Masyarakat (BPSK) serta studi efektifitas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang mengakomodir setiap keluhan dari konsumen atau masyarakat.
Di dampingi Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Prov Jatim, Any Mulyandari Sekdaprov menjelaskan, masyarakat Jatim adalah konsumen cerdas. Artinya, kriteria konsumen seperti ini, yang membeli barang sesuai dengan kebutuhan, bukan didasarkan pada keinginan.

“Jika ada barang impor yang tidak terstandar tapi murah dan mudah rusak, akan kami tindak, terutama yang mengandung bahan berbahaya. Kami selalu melakukan penyuluhan dan menyosialisasikan kepada masyarakat produk barang apa saja yang mengandung bahan kimia berbahaya,” ujarnya.

Ditegaskannya, Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan berbagai upaya agar konsumen tidak terkena dampak yang besar. Disperindag selalu melakukan diskusi perlindungan konsumen dengan menanggapi segala komplain dari masyarakat.

Sukardi mencontohkan, melayani pengaduan atau komplain dari masyarakat terhadap pelayanan swalayan yang harga tertera tidak sama dengan barang yang akan dibayarkan. Atau juga melakukan pengisian BBM di SPBU. Adapula, masyarakat yang mengadu di Balai POM terkait keluhan tentang makanan dan minuman.

Melalui penghargaan ini, Pemprov Jatim akan terus meningkatkan pengawasan barang-barang impor bersinergi dengan bea cukai, Polda, Balai POM, Dinas Pertanian, Peternakan dan instansi terkait.Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, penghargaan diberikan untuk memberikan contoh ketauladanan serta memicu bagi daerah lain untuk terus berperan dalam melayani konsumen.

“Saya berharap, pemerintah daerah dan perusahaan secara tertib dan menera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemetrologian,” tegasnya.
Ia menghimbau kepada perusahaan maupun pemerintah daerah untuk melakukan standarisasi terhadap barang yang ada. Dengan standarisasi barang maka akan turut memperkuat pasar dalam negeri.

“Indonesia diuntungkan dengan penduduk yang besar. Dan pasar kita adalah aset kekuatan di dalam melawan produk luar negeri. Produk-produk dalam negeri harus menampilkan kekuatan agar mampu bersaing pada pasar bebas Asean,” pungkasnya. [Yud]

ASEAN akan Gelar Konferensi Perlindungan Konsumen Pertama


Skalanews - Persatuan Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) akan menggelar konferensi yang bertujuan melindungi konsumen pada tanggal 8-9 Desember 2014 di Hanoi, Vietnam.

Pihak ASEAN dalam keterangan tertulisnya, Jumat, mengatakan Konferensi Perlindungan Konsumen negara-negara ASEAN pertama atau ASEAN Consumer Protection Conference (1st ACPC) ini didasari status kawasan yang merupakan pasar yang menjanjikan karena konsumen online yang tumbuh dengan pesat.

Lebih lanjut, dalam keterangan yang didapatkan Antara, perlindungan konsumen ke depannya akan menghadapi tantangan yang terus bertambah karena faktor lingkungan yang menggunakan uang bergerak  dan ditambah dengan perkembangan teknologi yang cepat.

Karena memiliki potensi manfaat ekonomi dan konsumen yang cukup tinggi, maka dibutuhkan perhatian yang lebih atas aturan yang melindungi konsumen di kawasan ini yang salah satu tahap awalnya adalah dengan mengadakan Konferensi.

Konferensi tersebut bertujuan untuk dijadikan sebagai platform bagi pelaku bisnis online, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat saling berhubungan dan bertukar pengalaman antara mereka.

Selain itu konferensi ini juga diharapkan dapat menghasilkan pembicaraan yang bermanfaat dengan pertukaran pandangan mengenai perkembangan perlindungan konsumen di negara-negara ASEAN serta melahirkan diskusi untuk masa depan tentang tren konsumen di kawasan dan tantangan lainnya.

Dalam keterangan tersebut disebutkan ACPC pertama ini akan memusyawarahkan berbagai topik mengenai isu-isu dan tantangan yang berkaitan dengan transaksi keuangan, keamanan produk konsumen, e-commerce dan pengembangan mekanisme ganti rugi konsumen.

Diperkirakan peserta yang hadir nantinya adalah badan pemerintah yang menangani skema perlindungan konsumen, peneliti, LSM, praktisi swasta dan asosiasi bisnis serta organisasi terkait lainnya yang terlibat dalam penegakan aturan perlindungan konsumen nantinya.

Konferensi ini diselenggarakan di bawah naungan Komite ASEAN tentang Perlindungan Konsumen dan diselenggarakan oleh Otoritas Kompetisi Vietnam.

Konferensi yang berjudul 'Mendukung Penelitian dan Dialog di Perlindungan Konsumen' tersebut didukung oleh ASEAN yang bekerjasama dengan Australia Development Cooperation Program Tahap II (AADCP II) sebagai bagian dari proyek skala yang lebih luas. (ant/mar)

Mayoritas Sengketa Konsumen Tangerang Soal Kredit Kendaraan

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Mayoritas sengketa konsumen yang dialami warga Kabupaten Tangerang, Banten, soal kredit kendaraan bermotor jenis mobil karena pemilik merasa dirugikan pihak penjamin keuangan.

"Selama tahun 2014, sengketa konsumen dominan menyangkut kredit kendaraan, selebihnya adalah masalah pembelian rumah," kata anggota Badan Perselisihan Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Tangerang Apriyanti Magdalena di Tangerang, Selasa (25/11).

Apriyanti mengatakan upaya yang dilakukan BPSK adalah mendamaikan kedua pihak yang bersengketa bila masing-masing pihak tidak bersedia, maka dilakukan upaya hukum.

Pada hakekatnya, katanya, pihaknya melakukan mediasi terhadap pelapor dan terlapor sehingga terjalin komunikasi dan ada langkah untuk penyelesaian.

Tindakan yang dilakukan mengacu kepada UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Dia mengatakan bahwa penanganan kasus sengketa konsumen paling lambat dikerjakan selama 21 hari dari sejak adanya laporan.

Namun sejak 1 Januari 2014 hingga pertengahan November 2014 telah masuk sebanyak 24 kasus sengketa konsumen yang ditangani BPSK Kabupaten Tangerang.

Sedangkan sengketa konsumen yang berhasil diselesaikan sebanyak delapan kasus dan empat diantaranya berujung di meja hijau PN Tangerang.

Dia mengakui keterlambatan penanganan kasus sengketa konsumen karena harus dengan sistem antre, artinya laporan yang duluan masuk diselesaikan kemudian berikutnya.

Menurut dia, sejumlah kasus yang masuk itu adalah tentang sengketa kredit kendaraan bermotor jenis mobil dan sepeda motor karena dianggap merugikan konsumen.

Demikian pula konsumen yang merasa dirugikan menyangkut masalah kredit kepemilikan rumah melalui perbankan.

Jumat, 21 November 2014

BBM naik, SPBU asing bisa berpesta

JAKARTA- Kenaikan BBM yang diambil pemerintah saat ini merupakan bentuk liberalisasi hilir migas Indonesia. Liberalisasi ini menyempurnakan liberalisasi sebelumnya di sektor hulu. Swasta diberikan peran yang jauh lebih besar daripada peran negara.

 “Kebijakan menaikkan harga BBM sesungguhnya tidak lain untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (niaga dan distribusi), setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan dari  F-Gerindra.

Kebijakan ini, kata Heri, tentu akan menyengsarakan rakyat yang sebetulnya pemilik sumber daya alam itu sendiri. Liberalisasi dengan menaikkan harga BBM merupakan pemenuhan atas tuntutan pihak asing dengan mengenyampingkan aspirasi rakyat. Dengan menaikkan harga BBM, berarti kesenjangan harga antara SPBU lokal dan SPBU asing kian terkikis.

“Kita bisa saksikan beberapa SPBU asing seperti SHELL, PETRONAS, dan TOTAL yang selama ini sepi pembeli, karena harga BBM yang mereka jual lebih tinggi daripada Pertamina. Dengan harga BBM yang sudah dinaikkan, maka SPBU asing itu nantinya akan berpesta karena konsumen akan beralih ke mereka dengan perbedaan harga yang tidak lagi mencolok,” ungkap Heri.

Menurut Heri, perusahaan minyak asing akan terus berupaya menguasai hilir (eceran) migas di Indonesia. Ini merupakan bentuk lain dari penjajahan asing di Tanah Air. “Kebijakan cabut subsidi, privatisasi, deregulasi, dan pasar bebas, memang sudah menjadi misi yang mereka bawa untuk tetap menempatkan Indonesia di bawah penguasaan asing,” kata Heri.

Kompas

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting