INFO PERKARA / KASUS:
085230280657 & 085236917997
Diharap Kepada Semua Anggota Direktorat LPK Nasional untuk segera Memperbaharui/Memperpanjang ID Card/Kartu Anggota Tahun 2014
Info Hub: 085230280657

Minggu, 05 Januari 2014

Guru SDN Mengaku Dipaksa Lunasi Kredit

PALOPO, FAJAR -- Sandrawati Jafar, 35 tahun, Seorang guru SDN 220 Cerekang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur mengamuk saat mendatangi Kantor Perusahaan Pembiayaan Adira Finance Cabang Palopo, Rabu, 11 Desember. Dia mengaku dipaksa pihak Adira untuk membayar tunggakan pinjaman yang diduga mengendap sejak pertengahan tahun 2012.

Padahal, dia tidak pernah meminjam dana tunai di lembaga yang dikepalai, Nicolas P tersebut.

“Saya memang pernah mengajukan kredit pada Februari 2012 lewat salah seorang pegawainya. Tapi sampai sekarang tidak ditindak lanjuti. Makanya, saya kaget karena tiba-tiba kolektornya datang menagih dan hendak menyita mobil saya. Alasannya, kredit saya  sudah menunggak sejak satu tahun terakhir,” kesal Sandrawati saat ditemui di Kantor Cabang Adira Palopo.

Pihak Adira, kata dia, telah memasukkan jati diri Sandrawati sebagai salah satu nasabahnya dengan pinjaman senilai Rp70 juta. “Saya sudah keempat kalinya datang ke sini. Kok, pimpinananya meeting terus dan tidak mau bertemu dengan saya,” jelasnya.

Menurut Sandrwati, diduga ada permainan yang mengarah pada dugaan penipuan dan penggelapan secara berjemaah antar manajemen diinternal lembaga pembiayaan tersebut.

“Saya juga sudah ke Kantor Wilayah Adira Finance Makassar mempertanyakan hal ini. Mereka berjanji nama baik saya dipulihkan, tetapi  sampai sekarang tidak terealisasi. Ini kan  sudah terindikasi ada penipuan dan persekongkolan,” tuding Sandrawati.

Suami Sandrawati, Darmawan, 36 tahun yang mendampingi menambahkan, manajemen Adira  diharapkan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Namun yang terjadi adalah saling lempar tanggungjawab.  “ Palopo bilang sudah dilimpahkan ke Makassar. Ketika kami ke Adira FInance Makassar, hanya dijanji-janji,” ujar Darmawan.

Pimpinan Cabang Adira Palopo, Nicolas P menolak untuk ditemui saat hendak dikonfirmasi. “Pimpinan lagi meeting tidak bisa diganggu,” singkat staf Adira Palopo yang enggan disebutkan namanya.

Segenap staf Adira Finance Palopo setempat juga enggan memberikan nomor telepon seluler pimpinannya. “Kami tidak tahu pak. Tapi, memang pimpinan kami masih Pak Nico. Sudah lama menjabat di sini beliau,” jelasnya.

Rencananya, keluarga besar Sandrawati akan membawa kasus dugaan penipuan ini ke meja hijau. Gugatan yang dilayangkan tidak hanya pidana tapi juga perdatanya.

“Kami sudah dirugikan. Nama saya sudah masuk BI checking sehingga sulit untuk pinjam uang. Padahal, saya hanya korban penipuan. Makanya kasus ini akan saya tuntut ke meja hijau dan minta ganti rugi yang sebesar-besarnya,” tegas Sandrawati.

Informasi yang dihimpun FAJAR di internal Adira Finance Palopo, kasus seperti itu memang sudah banyak menelan korban. Pelakunya diduga oknum bagian perkreditan di internal perusahaan.

“Ada korban yang menjaminkan BPKB kendaraannya, tapi dipalsukan dan seolah-olah korban mengajukan kredit pembelian kendaraan,” sebut salah seorang nasabah Adira  usai membayar kredit angsuran pinjamannya. (hdy/yan)

Dana Rp 46 Miliar Siap Lindungi Nasabah Bursa di 2014

Liputan6.com, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) melaporkan telah menghimpun Dana Perlindungan Pemodal (DPP) sebesar Rp 46 miliar. Sebagian besar dana berasal dari perusahaan Perantara Perdagangan Efek (PPE).
Direktur Utama P3IEI, Yoyok Isharsaya mengatakan, lembaga P3IE Indonesia direncanakan akan resmi beroperasi melindungi nasabah pada awal 2014. Lembaga tersbeut sebelumnya sudah memperoleh izin resmi operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2013.
Sesuai ketentuan, perusahaan PPE dikenakan kewajiban untuk membayar iuran sebesar Rp 100 juta. Dari kewajiban tersebut, P3EI Indonesia melaporkan telah menghimpun dana hingga Rp 46 miliar.
"Kami juga ambil dari iuran keanggotaan, dana pungutannya sebesar 0,0001% dari rata-rata bulan total nilai aset nasabah tahun sebelumnya," ujar Yoyok ketika ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (13/12/2013).
P3EI Indonesia memperkirakan penerimaan iuran pada tahun depan diperkirakan bakal meningkat menjadi Rp 86 miliar. Bahkan pada 2016, P3EI memastikan dana DPP akan menjadi lebih besar.
"Karena pada tahun 2016 mulai ditetapkan keanggotaan bagi bank Kustodian, jadi dana DPP akan mulai bertambah," tegasnya.
Selain dari kedua sumber tersebut, nantinya P3EI juga mengaku memperoleh dana dari iuran yang diambil dari 20% efek yang sudah ditransaksikan di bursa.
"Untuk aset efek yang sudah dititipkan di Bank Kustodian, porsinya sangat banyak bisa mencapai kisaran 80%," ungkapnya. (Dis/Shd)

Ribuan Nasabah Tunggu Putusan Gugatan Class Action Bank ANZ

Para nasabah mempermasalahkan biaya yang harus mereka bayar selama tujuh tahun. Mereka diwakili firma hukum Maurice Blackburn. Class action terhadap ANZ ini dilihat sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah hukum.
Klaim utamanya adalah bahwa kelebihan biaya yang dibebankan akan dianggap penalti, dan oleh karena itu dianggap ilegal.
ANZ dituduh memberi biaya yang terlalu tinggi, antara 20 dollar (Rp 240.000) hingga 25 dollar untuk layanan-layanan yang sebenarnya hanya memakan biaya beberapa dollar, bahkan beberapa sen.
Maurice Blackburn berhasil memperoleh dokumen-dokumen internal ANZ yang tengah disorot, termasuk e-mail dan catatan rapat direksi.
Dokumen-dokumen tersebut melacak kampanye publik dan pemberitaan media mengenai harga layanan, dan juga menyebutkan perubahan-perubahan legislatif yang akan mengakibatkan diadakannya perubahan struktur biaya.
Salah satu dokumen internal menggarisbawahi bahwa bank tersebut khawatir perihal menyesuaikan harga. Pilihan untuk meningkatkan pendapatan untuk mengimbangi kerugian termasuk meningkatkan biaya pemberian layanan bagi rekening.
Dokumen-dokumen tahun 2006 menggarisbawahi betapa biaya layanan bisa menguntungkan, dan membahas tentang bagaimana pendapatan bank akan terpengaruh oleh pengurangan biaya layanan.
Dokumen-dokumen rahasia menunjukkan bahwa ANZ amat tergantung biaya layanan untuk meningkatkan profit margin mereka. Sebuah dokumen tertanggal 30 Juni 2006 menunjukkan bahwa bank tersebut mengeruk jutaan dollar keuntungan hanya dari biaya layanan.
Kedua pihak kini menunggu keputusan pengadilan.

Nasabah Menang Lawan BCA

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Bank Central Asia Tbk (BCA) terpaksa harus gigit jari. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan nasabah BCA, Johanna Susyanti, yang kehilangan uang Rp 9,953 juta di mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

"Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Ketua Majelis Hakim, Jan Manopo, Selasa (10/12/2013).

Majelis hakim menyatakan uang nasabah hilang karena adanya kesalahan elektronik. Hal ini menjadi tanggung jawab BCA. Namun, majelis hakim hanya memerintahkan BCA untuk membayar ganti rugi sejumlah uang yang hilang, yaitu Rp 9,953 juta.

Adapun gugatan materiil senilai Rp 4,5 juta dan Rp 85 juta serta imateriil Rp 1 miliar ditolak majelis hakim. Permintaan ganti rugi ini dinilai tidak sepadan. Sementara undang-undang tidak ada yang mengatur ganti rugi imateriil.

Kuasa hukum nasabah, Sardianto Tambunan, mengaku puas dengan putusan ini. Ia tidak mempermasalahkan ditolaknya gugatan imateriil. "Yang penting BCA sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan nasabah tidak bersalah. Kami mengapresiasi," ujarnya seusai persidangan.

Sementara itu, dari bagian legal BCA, Endarto Putra Jaya, masih akan pikir-pikir dulu untuk melakukan upaya hukum lanjutan. "Kita pelajari dulu salinan putusannya. Setelah itu baru kami tentukan apakah banding atau terima," katanya.

Sebelumnya, Johanna menggugat BCA karena kehilangan uang Rp 9,953 juta di tabungannya.  Kejadian ini berlangsung pada tahun 2012.

Johanna yang merupakan nasabah BCA Cabang Pembantu Pondok Indah mengetahui saldo berkurang hampir Rp 10 juta saat mengambil uang di ATM. Padahal, ia tidak pernah memberi tahu PIN ATM BCA miliknya kepada siapa pun, termasuk suami. Saldo terakhir Johanna hingga tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp 10.175.105.

Awalnya, pada tanggal 31 Mei 2012 Johanna hendak melakukan transaksi pembayaran Debit BCA dengan menggunakan kartu Paspor/ATM BCA untuk membeli sebuah telepon seluler seharga Rp 6 juta di ITC Fatmawati Jakarta Selatan, tetapi transaksi ditolak.

Setelah Johanna mengecek  buku tabungan, terlihat secara jelas pada tanggal 23 Mei 2012 terjadi transaksi tanpa sepengetahuannya. Transaksi dilakukan 10 kali dengan rincian sembilan kali Rp 1 juta dan satu kali Rp 900.000.

Selain itu, ada penambahan Rp 5.000 untuk setiap transaksi dan Rp 3.000 untuk satu kali cek saldo sehingga total uang yang hilang Rp 9,953 juta.

Dengan surat no.8541/BPH/VI/2012 tertanggal 8 Juni 2012, BCA menyatakan transaksi tersebut menggunakan ATM dengan PIN Johanna melalui mesin ATM Bank Mega. BCA tidak mau bertanggung jawab lantaran menilai Johanna mengetahui adanya transaksi ini.

Pada tanggal 4 Juli 2012, sesuai saran Halo BCA, Johanna mendatangi kantor pusat Bank Mega di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, untuk melihat rekaman CCTV. Rekaman ini menunjukkan seorang laki-laki sedang melakukan transaksi penarikan tunai, yakni sembilan kali Rp 1 juta dan satu kali Rp 900.000 melalui ATM Bank Mega di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan.

Kemudian dari rekaman CCTV, Johanna menyimpulkan uang miliknya telah dicuri oleh pihak lain melalui switching di ATM Bank Mega. BCA seharusnya bertanggung jawab karena tidak dapat melindungi uang nasabah yang disimpan dalam bentuk tabungan. (Wuwun Nafsiah)

Kompas

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Web Hosting