.

.

INFO PERKARA

HUB. 085655999909 DAN 085646341339

.

.

Selasa, 24 Februari 2015

Demi Harga Beras, JK Pimpin Rapat di Merdeka Utara


Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi membahas kenaikan harga beras akhir-akhir ini. Rapat koordinasi mengenai kondisi perberasan ini sedianya digelar di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian lalu mendadak pindah ke Kantor Wapres di Merdeka Utara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan tak ada alasan khusus mengenai pemindahan lokasi rapat beras. "Pak Jusuf Kalla ingin tahu hasil rapatnya, ya sudahlah sekalian saja rapat di Istana," kata Sofyan saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin, 23 Februari 2015.

Sofyan tak menjelaskan lebih detail soal poin-poin pembahasan rapat soal beras yang dimulai sejak pukul 16.30 WIB ini. Ia menuturkan semua hal akan berkembang seiring berjalannya rapat.

Pejabat lainnya juga menolak untuk memberi penjelasan mengenai rincian rapat. Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya adalah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.

Beras menjadi isu hangat belakangan setelah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menuding adanya permainan mafia di balik melonjaknya harga beras. Alasannya, sejak Desember 2014 hingga Januari 2015, Bulog sudah menggelar operasi pasar dengan menggelontorkan 75 ribu ton beras kepada pengelola Pasar Cipinang, PT Food Station, dengan harga gudang Rp 6.800 per kilogram.

Seharusnya, kata Gobel, pedagang menjual kepada konsumen dengan harga Rp 7.400 per kilogram. Namun nyatanya, tidak ada pedagang yang menjual beras dengan harga segitu. Padahal, dengan menjual seharga Rp 7.400, pedagang sudah untung Rp 600 per kilogram. "Ini, kan, tidak wajar. Harga naik 30 persen. Ini ada pedagang yang main nimbun-nimbun," kata Gobel Jumat pekan lalu.

TEMPO.CO

Minggu, 22 Februari 2015

Kemendag akan kerja sama dengan kelurahan salurkan beras Bulog

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan setiap kelurahan untuk menyalurkan beras Bulog ke permukiman-permukiman padat penduduk.

"Ini dilakukan agar penyalurannya bisa langsung dan menjangkau kepada masyarakat dengan harga yang ditentukan pemerintah," kata Rachmat, saat meninjau Operasi Pasar Beras Bulog di Rumah Susun Penjaringan, Jakarta Utara, bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Minggu.

Menurut Mendag, operasi pasar yang terus dilakukan pemerintah juga bertujuan menghindari mafia-mafia beras yang selama ini sering mengoplos dan menimbun beras milik pemerintah.

"Kami sudah memberikan sinyal, pemerintah tidak main-main karena kami sudah mengetahui hal tersebut. Kalau tidak ditanggapi, kami akan langsung pidanakan mereka," katanya.

Kemendag, ujarnya, juga sudah meminta kepada Kepala Bulog untuk melakukan audit secara total mulai dari pengeluaran delivery order (DO) sampai penentuan pedagang mana yang nantinya menyalurkan, sehingga diketahui sistem distribusi yang dilakukan Bulog.

"Kami juga meminta kepada Menkop dan UKM untuk memberdayakan koperasi-koperasi pasar yang ada untuk membantu penyaluran beras di pasar-pasar," tuturnya.

Dalam Operasi Beras Pasar Bulog di Rusun Penjaringan, pemerintah menetapkan harga beras premium sebesar Rp9.000 per kilogram sedangkan beras medium sebesar Rp7.400 per kilogram.

Jumat, 20 Februari 2015

Warga Kalibata City Tuntut Pembentukan P3SRS

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Kalibata City menggelar aksi damai di kawasan apartemen Kalibata City pada hari Sabtu (14/2/2015). Dalam aksi damai tersebut, mereka menuntut pengelola untuk segera mengesahkan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS).

Perwakilan Humas Aksi Damai Warga Kalibata City, Umi Hanik, mengatakan, P3SRS adalah amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. "Pembentukan P3SRS justru diwajibkan oleh undang-undang," katanya kepada Kompas.com.

Upaya pembentukan P3SRS ini menurut Umi sudah dilakukan sejak tahun 2011. "Kami sudah berupaya sejak tahun 2011, tetapi selalu diabaikan oleh pengelola," katanya.

Umi menuturkan, P3SRS bermanfaat bagi warga untuk membentuk dan mengawasi pengelolaan rusun dan lingkungannya. "Kita yang merasakan di sini, bagaimana sumpeknya lahan parkir dan tidak adanya lahan bermain sebab dipakai parkir motor sembarangan dan dibangun kios-kios," ujar Umi.

Pembentukan P3SRS ini pun diharapkan akan mengurangi angka kriminal yang marak terjadi di Kalibata City. "Banyak sekali laporan kriminal, seperti pencongkelan unit, kejadian pembunuhan, kekerasan rumah tangga, dan narkoba. Banyaknya permasalahan itu karena tidak dibentuknya P3SRS oleh pengembang," ujarnya.

Umi mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh warga agar P3SRS terbentuk. "Kita sudah berdialog dan beraudiensi serta belajar dari P3SRS, tetapi pihak pengelola masih saja belum mengesahkannya," ujar Umi.

Umi mengatakan, pihak pengelola berjanji akan membentuk P3SRS, tetapi sampai sekarang belum terwujud. "Mereka selalu mengundur-undur waktu," kata Umi. Mengenai rencana pembentukan P3SRS ini, lanjut Umi, warga akan melakukan musyawarah pada tanggal 7 Maret 2015.

Nomor Penerbangan AirAsia yang Terganggu Delay Lion Air

JAKARTA - Tidak hanya penerbangan internasional AirAsia yang terkena dampak penundaan keberangkatan penerbangan atau delay akibat kasus Lion Air, penerbangan domestik mereka juga terganggu.

Penerbangan domestik AirAsia yang terkena delay, antara lain nomor penerbangan QZ7556 Jakarta-Jogja (waktu keberangkatan 5.50), delay 158 menit; QZ7510 Jakarta-Denpasar, (waktu keberangkatan pukul 6.00), delay 130 menit; dan QZ7680 Jakarta-Surabaya (waktu keberangkatan 7.20), delay 90 menit.

Sementara penerbangan internasional AirAsia yang terdampak akibat insiden penumpang Lion Air di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta, adalah QZ262 Jakarta-Singapura, delay 140 menit; QZ250 Jakarta- Bangkok, delay 115 menit; dan AK383 Jakarta-Kuala Lumpur, delay 55 menit.

Corporate Secretary AirAsia Audrey Progastama mengatakan, semua proses Custom, Immigration and Quarantine (CIQ) dilakukan dari Terminal II. "Juga kami infokan bahwa counter check-in di T2 saat ini masih di set up dan diperkirakan selesai pukul 12 siang. Jadi untuk sementara check in masih di T3, kemudian penumpang dibawa ke T2," jelasnya, Jumat (20/2/2015).

Sebelumnya, PT Angkasa Pura sejak Kamis (19/2) juga telah mengimbau calon penumpang pesawat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mengkonfirmasi kembali jadwal keberangkatan kepada pihak maskapai menyusul terjadinya penundaan keberangkatan penerbangan sejak kemarin.

Senin, 16 Februari 2015

Polisi Sita 28 Motor dari Rumah Debt Collector

SEMARANG - Petugas Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Semarang Barat mengamankan sedikitnya 28 sepeda motor dari rumah seorang debt collector alias penagih utang.

Kendaraan bermotor itu diduga kuat hasil rampasan dijalan yang tak dilaporkan perusahaan leasing dan hendak dijual sendiri. Penagih hutang itu berinisial AW,26, warga Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

AW hingga kemarin masih berstatus saksi. Polisi masih mencari aneka bukti untuk menguatkan dugaan kejahatan itu. Pasalnya, AW diduga menjadi penadah motor hasil rampasan. “Motor-motor yang kami sita hanya memiliki STNK,” kata Kapolsek Semarang Barat Kompol Padli, kemarin.

Hasil pemeriksaan sementara, sepeda motor itu dititipkan sejumlah penagih hutang kepada AW dengan sistem gadai. Tenggat waktunya 5 bulan dengan bunga 10% per bulan. Jika melebihi tenggat waktu, maka sepeda motor itu dijual bodong oleh AW. “AW masih saksi. Kami masih tunggu pengembangan penyelidikan. Termasuk keterangan dari pihak leasing,” kata Padli.

Terkait langkah menyita aneka sepeda motor itu, polisi mengacu Undang-Undang Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia terkait memindahtangankan barang jaminan. Kepala Unit Reskrim Polsek Semarang Barat AKP Ikhwan menyebut nilai gadai aneka motor itu bervariasi tergantung jenis dan merek motornya.

Nominalnya mulai Rp1 juta hingga Rp4 juta. Penyitaan aneka sepeda motor diawali dari pengembangan penyidikan salah satu tersangka yang ditangani. Keterangan menyebut ada sepeda motor digadaikan kepada AW. “Setelah kami cek, ternyata benar. Ada 28 motor statusnya mencurigakan. Kami menduga ada jaringan besar melibatkan debt collector,” katanya.

Polisi juga mengimbau kepada masyarakat yang merasa pernah kehilangan sepeda motor atau dirampas penagih hutang untuk mendatangi Mapolsek Semarang Barat. Jika kelengkapan dokumen ada, motor itu bisa diambil secara gratis.

Kompas