INFO PERKARA

HUB. 085655999909 DAN 085646341339

Sabtu, 24 Januari 2015

Kemendag Siapkan Kebijakan Konsumen Cerdas

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya sudah menekankan perlindungan konsumen. Namun masih ada sejumlah kelemahan.

Catatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menunjukkan bahwa konsumen masih belum mendapatkan haknya dalam berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa. Dalam laporan akhir tahun 2014 BPKN mencatat selama periode Januari–November 2014, ada 278 kasus di sektor keuangan masuk ke BPKN. Ada pula kasus meninggalnya Amanda Dewi Nugroho, bocah 7 tahun yang tewas tersengat listrik di bangku pengunjung Senayan Trade Center (STC) pada pertengahan November 2014.

Di sektor perdagangan pun, masih banyak ditemukan produk-produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), palsu ataupun mengandung bahan yang berbahaya dalam makanan dan mainan anak-anak.

Meski perlindungan konsumen sudah diatur dalam UU, toh realisasinya tak sebaik aturan yang telah dibuat. Pengamat konsumen dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Husnah Zahir, mengatakan, keluhan konsumen yang masuk ke BPKN antara lain disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah.

Maka, dalam rangka untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen Indonesia, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengeluarkan regulasi yang pro konsumen. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan, garis besar regulasi pro konsumen tersebut akan memuat beberapa hal seperti keamanan, kesehatan, lingkungan seperti standard label, kartu manual garansi dan pengawasan barang beredar.

“Kemendag akan melakukan pencanangan konsumen cerdas. Akan ada perumusan regulasi yang pro konsumen,” kata Gobel di Kemendag, Selasa (06/1) lalu. Namun ia tak menyebut kapan regulasi dikeluarkan dan dalam bidang apa.

Gobel menjelaskan Kemendag menemukan sebanyak 95 produk yang tidak memenuhi ketentuan. Dari total tersebut, sebanyak 72 produk impor yang masih dalam proses uji lab dan 23 produk dalam negeri. Untuk 72 produk impor, Gobel menegaskan akan segera menarik produk dari peredaran jika hasil proses uji produk melanggar aturan.

Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Widodo mengatakan, sejalan dengan semangat perlindungan konsumen, Kemendag juga akan melakukan penguatan pasar dalam negeri dan pengawasan barang beredar.

Dijelaskan Widodo, beberapa pelanggaran yang ditemukan dalam produk impor adalah tidak sesuai SNI, label dan tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal ini, Kemendag sudah melakukan  penarikan barang dari pasar. “Kami sudah memerintahkan penarikan barang dari pasar,” kata Widodo.

Produk-produk yang dimaksud antara lain adalah karet untuk tabung gas, tepung terigu, cakram optik, pompa air, dan mainan anak. sementara untuk mainan anak, karet tabung gas dan alat-alat elektronik, Kemendag sedang melakukan pemeriksaaan terhadap distributor yang mengimpor barang tidak sesuai standar. (hukumonline)

Selasa, 20 Januari 2015

Kejagung-Akan-Gandeng-PPATK-Jerat-Pencucian-Uang-Narkoba

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung, selain akan menuntut hukuman berat bagi pelaku kejahatan narkotika, juga akan mendorong pelaku narkotika dengan tindak pidana pencucian uang. "Memang bisa dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang. Tidak mustahil betapa besarnya uang yang beredar di jaringan narkotika," tandas Jaksa Agung HM Prasetyo, di Jakarta, Minggu (18/1).

Perputaran uang dalam peredaran narkotika itu sangat luar biasa, yakni mencapai Rp 1,5 trilyun. Uang itu dicuci agar seolah-olah hasil dari transaksi legal alias tidak melawan hukum. Untuk bisa mengusut kasus pencucian uang para bandar atau gembong narkotika tersebut, Kejaksaan Agung akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Tentunya kami akan menggandeng PPATK, aliran dana seperti ini memberikan masukan. Kemungkinan (akan kumpulkan, Red.) bahan-bahan terkait," ujarnya.

Memasukkan narkotika ke Indonesia merupakan pelanggaran hukum luar biasa, sehingga diperlukan langkah-langkah luar bisa pula, termasuk hukuman mati dan tindak pidana pencucian uang.

"Undang-undang menyatakan itu mengimpor dan ancaman sudah jelas, serta mereka paham itu resiko untuk hadapi pidana paling berat hingga hukuman mati," tandasnya.

Senin, 19 Januari 2015

BBM Turun, Harga Kebutuhan Pokok Masih Fluktuatif

SEMARANG - Turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berlaku mulai hari ini, ternyata belum mampu memengaruhi harga kebutuhan pokok. Di sejumlah pasar harga masih fluktuatif, ada yang naik dan turun.

Berdasarkan pantuan di Pasar Induk Johar, Semarang, harga kebutuhan yang mengalami kenaikan, di antaranya ayam potong, ayam kampung dan telur ayam ras.

Harga ayam potong, saat ini mencapai Rp30-31 ribu per kg, naik sekitar Rp5,000-Rp6.000 dari sebelumnya di kisaran harga Rp24-25 ribu per kg. Sementara untuk ayam kampung per ekor Rp55 ribu, naik sekitar Rp5.000 dari sebelumnya Rp50 ribu.

Harga telur ayam ras, semula per kilogram Rp17.000-Rp18.000, kini naik menjadi Rp24-25 ribu. Selain itu, harga yang mengalami kenaikan adalah bawang putih. Harga bawang putih yang tiga hari lalu Rp12 ribu, kini naik menjadi Rp15 ribu. 

Menurut para pedagang, kenaikan harga ayam dan telur ini sudah terjadi sejak tiga hari lalu. Namun, meski ada kenaikan tidak terlalu berpengaruh dengan penjualan.

Ny Iin, penjual ayam di Pasar Johar mengatakan, kenaikan harga ayam akibat dari peningkatan harga pakan ayam.

“Kemarin waktu Natal dan Tahun Baru, serta kenaikan BBM harganya stabil sekitar Rp25 ribu. Tapi, sekarang BBM turun malah harganya naik,” ujarnya, Minggu (18/1/2015).

Penurunan harga BBM juga tidak pengaruh terhadap harga beras di pasaran. Harga beras sampai saat ini masih cukup tinggi, yakni masih di harga Rp9700 untuk jenis C4 biasa, dan Rp10500-Rp11.000 untuk C4 super. Untuk beras mentik, masih berada di harga Rp10500 per kilogramnya.

Sabtu, 17 Januari 2015

Eksekusi Mati Disebut Bentuk Cuci Tangan Kegagalan Pemerintah

CNN Indonesia -- Puluhan organisasi berbasis komunitas pemakai atau pecandu narkotik, yang mengklaim diri sebagai korban keganasan narkotik dan obat-obatan terlarang, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Di bawah Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), mereka meneriakkan penolakan rencana hukuman mati yang akan dilakukan kepada Rani Andriani, pada Ahad (18/1) nanti Dalam Surat Terbuka itu, PKNI membeberkan empat alasan penolakan. Pertama, PKNI menilai hukuman mati dan eksekusi mati telah terbukti gagal menurunkan angka kejahatan narkotika dan tidak berhasil mengurangi laju jumlah pecandu atau pemakai narkotika di Indonesia. Mereka menilai, sejak Undang-Undang Narkotika Nomor 22 tahun 1997 diterapkan, hingga diberlakukannya UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, hukuman mati terus dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan peredaran gelap narkotika.

"Namun faktanya, jumlah kejahatan perredaran gelap narkotika dan jumlah pecandu narkotika justru tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Oleh karena itu, alternatif penghukuman harus dipikirkan untuk mengatasi peredaran gelap narkotika, bukan malah terus mengandalkan penghukuman yang tidak efektif," papar PKNI dalam keterangannya yang diterima CNN Indonesia.

Kedua, PKNI menilai, orang-orang yang akhirnya dijatuhi hukuman mati adalah orang-orang yang lemah, rentan dieksploitasi secara psikologis dan terdesak himpintan keuangan. Kebanyakan, mereka adalah dipaksa atau terpaksa menjadi kurir narkotika, bukan gembong yang sesungguhnya.

Tidak hanya itu, PKNI juga mengatakan terjeratnya perempuan di dalam kejahatan narkotika pun seringnya terjadi karena penipuan ataupun dimanipulasi. Mereka menyebut, di saat perempuan tertangkap karena narkotika, penegakan hukum secara buta menuduh mereka terlibat dalam rantai peredaran gelap, dan luput melihat fakta bahwa mereka menjadi korban perdagangan manusia atau korban kekerasan dari pasangannya.

"Rani Andriani adalah contoh perempuan yang terjerat dalam kejahatan narkotika karena tertipu oleh mafia narkotika dan tertekan secara ekonomi dan psikologi," beber PKNI.

Alasan ketiga, dikatakan PKNI, adalah terkait dengan kerugian yang akan dihadapi oleh komunitas pecandu atau pemakai narkoti. Ketika terpidana mati dieksekusi, maka para bandar besar akan terus mencari dan mengeksploitasi individu rentan lainnya, yang terpaksa menjadi kurir narkotik.

"Artinya, kebijakan ini kami pandang bertolak belakang dengan komitmen Nawacita Bapak Presiden Joko Widodo yang hendak merangkul para pecandu atau pemakai narkotika," sebut mereka.

Sedangkan untuk alasan penolakan keempat, PKNI menyebut eksekusi mati terhadap terpidana narkotik sebagai bentuk cuci tangan negara yang telah gagal menjaga yurisdiksi Indonesia dari masuknya peredaran gelap narkotika. PKNI beranggapan, negara seharusnya berupaya maksimal dengan menjaga wilayah perbatasan Indonesia agar tidak dimasuki oleh narkotika.

"Tetapi yang terjadi adalah negara justru melimpahkan bebas kesalahannya kepada para terpidana mati narkotika," kata PKNI.

Kompas