Kasus penggelapan uang negara ini kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang.
Kepala Kejari Kota Malang Moch Nasrun mengatakan, temuan penggelapan pajak semestinya disetor kepada Kanwil Hukum dan HAM ini dari hasil investigasi jika sejak Tahun 2008 hingga pertengahan 2011 Adira Finance Malang tak memenuhi kewajiban itu.
"Ini hasil investigasi, sejak 2008 mereka tak menyetorkan uang pajak itu," ujar Nasrun ditemui di kantornya Jalan Raden Intan, Senin (24/10/2011).
Nasrun mengungkapkan, dari investigasi itu diketahui Adira Finance dalam menggelar transaksi jual beli bersama nasabah tak menyertakan jaminan fedusia dengan pengenaan pajak senilai Rp 25 ribu per unit. Padahal, jaminan fedusia sebagai dasar eksekusi barang bukti apabila terjadi sengketa kredit harus disertakan sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fedusia.
"Mereka (Adira,red) tak menyertakan jaminan fedusia sebesar Rp 25 ribu per unit," ungkap Nasrun.
Ditanya berapa jumlah motor yang tak terjamin selama 2008 hingga pertengahan 2011, Nasrun tak membeberkan secara jelas, hanya saja dalam pemeriksaan ditaksir sebanyak seribu unit motor. "Jumlahnya bisa mencapai itu, tapi sementara dalam pemeriksaan seribu unit motor dulu," tegas dia.
Ia mengaku, upaya melengkapi berkas penyidikan telah dilakukan dengan
melakukan pemeriksaan kepada lembaga jasa kredit jual beli otomotif itu, hingga tinggal penetapan tersangka kepada Kepala Cabang Adira Finance Malang. "Kemungkinan besar nanti kepala cabangnya jadi tersangka, namun penetapan itu menunggu kelengkapan berkas dulu," aku Nasrun.
Dalam kesempatan itu, Nasrun mengatakan, modus serupa tak menutup kemungkinan dilakoni lembaga jasa kredit lainnya, untuk itu
mengungkapan kasus ini sebagai awal langkah kejaksaan membongkar penggelapan pajak fedusia. "Ya tak menutup modus sama dilakukan finance lain," tandasnya.
Sementara itu, pihak PT Adira Finance Malang masih belum dapat dikonfirmasi perihal tudingan penggelapan pajak fedusia oleh Kejari Kota Malang itu.
(bdh/bdh)